AdrianaGrahaniF on July 22nd, 2011

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-01.PP.01.01 TAHUN 2008

I. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK
JUDUL NASKAH AKADEMIK
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. IDENTIFIKASI MASALAH
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN
D. METODE PENELITIAN
BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA
BAB III MATERI MUATAN RUU DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
II. PENJELASAN SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK
JUDUL NASKAH AKADEMIK
Memuat jenis dan nama peraturan perundang-undangan

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemikiran mengenai alasan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, yang mendasari pentingnya materi hukum yang bersangkutan segera diatur dalam peraturan perundang-undangan.
1. Landasan Filosofis Memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
2. Landasan Yuridis Memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan masih berlaku (hukum positif). Yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan pada landasan yuridis adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Landasan Sosiologis Memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai.

B. Identifikasi Masalah Memuat permasalahan apa saja yang akan dituangkan dalam ruang lingkup naskah akademik.
Identifikasi masalah ini diperlukan untuk mengarahkan agar penelitian/kajian Naskah Akademik ini dapat menjelaskan urgensi perlunya disusun Naskah Akademik peraturan perundang-undangan tersebut. Identifikasi masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pointer-pointer pertanyaan atau deskripsi secara umum yang mencerminkan permasalahan yang mana harus diatasi dengan norma-norma dalam suatu peraturan perundangundangan.

C. Tujuan dan Kegunaan
Uraian tentang maksud/tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik.
1. Tujuan Memuat sasaran utama (tujuan) dibuatnya Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan, yakni sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan Memuat pernyataan tentang manfaat disusunnya Naskah Akademik tersebut, yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Perundang-undangan juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
Contoh: Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan prioritas Prolegnas (untuk suatu Naskah Akademik RUU).

D. Metode Penelitian Uraian tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai bahan penunjang penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data.
Metode penelitan di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif maupun Yuridis Empiris dengan menggunakan data sekunder maupun data primer.
1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
2. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat. Data primer dapat diperoleh dengan cara: pengamatan (observasi), diskusi (Focus Group Discussion), wawancara, mendengar pendapat narasumber atau para ahli, menyebarkan kuestioner dan sebagainya.
3. Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

BAB II ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA
Memuat elaborasi berbagai teori, gagasan, pendapat ahli dan konsepsi yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menentukan asas-asas (baik hukum maupun non hukum) yang akan dipakai dalam peraturan perundangundangan.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

BAB III MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF
Berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan hukum positif.
A. Kajian/analisis tentang keterkaitan dengan hukum positif terkait dapat disajikan dalam bentuk matriks atau secara deskriptif, dalam rangka mengharmonisasikan dengan hukum positif yang telah ada, sehingga tidak tumpang tindih.
B. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan di antaranya mencakup:
1. Ketentuan Umum Memuat rumusan akademik mengenai batasan pengertian/definisi beserta alternatifnya, singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan.
2. Ketentuan Asas dan Tujuan Rumusan akademik mengenai pasal-pasal mengenai asas dan tujuan.
(sebagaimana yang telah dielaborasi pada BAB II).
3. Materi Pengaturan Berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan yang perlu diatur serta pemikiran-pemikiran normanya yang dikemukakan secara alternatif bila dimungkinkan.
Penyajian rumusan-rumusan akademik disusun secara sistematik dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.
4. Ketentuan Sanksi (bila diperlukan). Memuat rumusan akademik mengenai ketentuan sanksi administratif, perdata, pidana, sesuai dengan sifat pelanggaran atau kejahatan dalam masing-masing bab substansi.
5. Ketentuan Peralihan (bila diperlukan). Bab ketentuan peralihan ini diperlukan apabila materi hukum tersebut telah pernah diatur sebelumnya dan kemudian diatur kembali.
Ketentuan peralihan dapat memuat pokok pemikiran antara lain yang menyangkut :
 Penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan perundang-undangan mulai berlaku.
 Bagaimana seharusnya pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang baru itu.
 Kemungkinan adanya penyimpangan.
Aturan khusus bagi keadaan hubungan yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan yang baru.
 dan sebagainya
6. Ketentuan Penutup. Ketentuan Penutup dapat memuat rumusan norma beserta alternatifnya, yang antara lain mengenai:
 Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan undang-undang.
 Nama singkat undang-undang.
 Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
 Saat mulai berlakunya undang-undang tersebut.
 Ketentuan tentang pengaruh undang-undang yang baru terhadap undang-undang yang lain.
 Kedudukan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan mengatur materi yang sama.

BAB IV PENUTUP
Berisi kesimpulan jawaban terhadap identifikasi masalah yang telah ditetapkan yang menjadi pertimbangan penyusunan materi muatan dan rekomendasi terkait dengan pentingnya penyusunan regulasi dimaksud.
A. Kesimpulan memuat antara lain:
1. Rangkuman pokok isi Naskah Akademik.
2. Bentuk pengaturan, yang dikaitkan dengan materi muatan, apakah materi muatan diatur dalam bentuk undangundang atau bentuk peraturan lain yang lebih rendah.
3. dan sebagainya.

B. Saran memuat antara lain:
1. Apakah semua materi Naskah Akademik sebaiknya diatur dalam bentuk undang-undang atau ada sebagian materi yang lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perda dalam Program Legislasi Nasional/Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut.
4. dan sebagainya.

III. SISTEMATIKA KONSEP AWAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
Konsep awal RUU yang terdiri dari pasal-pasal yang diusulkan dengan didasarkan pada uraian akademik.
Konsiderans:
Memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan rancangan undang-undang. Pokok-pokok pikiran memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Alas/Dasar Hukum:
Memuat dasar kewenangan pembuatan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan undang-undang tersebut.
Ketentuan Umum:
Memuat istilah-istilah yang dipakai dalam Naskah Akademik dan pengertiannya.
Materi:
Memuat konsep tentang asas-asas dan materi hukum yang perlu diatur, serta rumusan norma dan pasal-pasalnya yang disarankan; bila mungkin dengan mengemukakan beberapa alternatif.
Ketentuan Pidana (jika diperlukan):
Memuat pemikiran-pemikiran tentang perbuatan-perbuatan tercela yang patut dilarang dengan menyarankan sanksi pidananya.
Ketentuan Peralihan (jika diperlukan):
Memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundangundangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
Ketentuan Penutup:
Pada umumnya memuat:
a. Saran tentang penunjukan lembaga/instansi atau alat perlengkapan Negara yang terkait dan karena itu perlu diikutsertakan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b. Saran tentang pemberian nama singkat Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;
c. Saran tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan setelah diundangkan;
d. Pendapat tentang pengaruh Peraturan Perundang-undangan yang baru terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lain; baik yang sudah ada sebelumnya dan Peraturan Perundang-undangan yang masih harus dibuat.

Leave a Reply