A. Pendahuluan
Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat, ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk sosial, yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia.
Di era globalisasi dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa mengindahkan lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Kemajuan tersebut membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku Bangsa dan Negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam hukum perdata Internasional yang salah satu diantara nya adalah perkawinan campuran.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 57 yang menyatakan sebagai berikut : “ yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Konsep perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlainan dengan konsep perkawinan campuran dalam Staatblad 1898 Nomor 158.
Menurut Staatblad 1898 Nomor 158 Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Maksud hukum yang berlainan adalah karena perbedaan kewarganegaraan, tempat golongan, dan agama. Sedangkan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menekankan pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.
Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama (Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958) menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua putus, tentu ibu akan kesulitan mendapatkan hak pengasuhan anaknya yang berkewarganegaraan asing. Dengan lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006) sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dan Perkawinan Campuran
Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang perkawinan tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli dan para sarjana. Menurut Hilman Hadikusuma, dalam perspektif hukum adat, “perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, sedangkan menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan suci (sakramen, samskara) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masimg-masing” (Hilman Hadikusuma, 1990 : 8, 10). Sementara dari perspektif agama Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam (Zahri Hamid, 1986: 1). Dari pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu dihubungkan dengan agama. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya, bahwa pasangan yang berlainan jenis ini bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu, yakni mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia (Gatot Supramono, 1998 : 6).
Sementara itu Undang-undang Perkawinan juga memberikan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pengertian perkawinan yang telah disebutkan sangatlah berbeda dengan pengertian menurut Burgelijke Wetboek atau BW yang memisahkan hukum perkawinan dengan ketentuan agama. Pasal 26 BW mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang hanya memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan artinya pasal ini hendak menyatakan, bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.
Pada sisi lain, di dalam praktik terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan tetapi tunduk kepada hukum yang berbeda. Di Indonesia sendiri persoalan ini sudah disadari sejak masa penjajahan Belanda. Dengan maksud memecahkan persoalan itulah kemungkinan Pemerintah Hindia Belanda dahulu dengan penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23 (Staatblad 1898 Nomor 15) telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran (Religion op de Gemengde Huwelijken) yang dalam perjalanan sejarahnya kemudian telah dirubah dan ditambah yang dimuat dalam beberapa Staatblads (Lembaran Negara Hindia Belanda). Pasal 1 dari Religion op de Gemengde Huwelijken (GHR) itu menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran ialah “perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum- hukum yang berlainan”. Dalam menentukan hukum mana yang berlaku bagi orang-orang yang melakukan perkawinan campuran, GHR (Religion op de Gemengde Huwelijken) selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal seorang perempuan melakukan perkawinan campuran, maka ia selama pernikahan itu belum putus, tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil (Pasal 2 Religion op de Gemengde Huwelijken). Dengan kata lain perempuan yang melakukan perkawinan campuran berubah statusnya menjadi mengikuti status pihak suaminya. Jadi ada penggantian hukum, dari hukumnya sendiri menjadi tunduk kepada hukum sang suami dengan melakukan pemilihan hukum.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat Undang-Undang tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesa dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat kita jumpai pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam bagian ketiga dari bab XII, ketentuan – ketentuan lain.
Bagian ketiga dari bab XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdiri dari 6 Pasal, yaitu dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pasal 57 memberikan pengertian tentang apa yang dimaksudkan dengan perkawinan campuran yaitu “perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.
Dari rumusan Pasal 57 di atas, kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memperjelas pengertian perkawinan campuran dan membatasinya hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (K. Wantjik Saleh, 1980 : 46). Dengan demikian perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan tidak temasuk ke dalam rumusan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal demikian itu adalah sejalan dengan pandangan Pemerintah Indonesia yang hanya mengenal pembagian penduduk atau warga negara dengan bukan warga negara dan sejalan juga dengan cita-cita unifikasi hukum yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kewarganegaraan
Membicarakan kewarganegaraan berarti harus berbicara tentang nasionalisme terlebih dahulu karena “nationalis invents nations where the do not exist”, seperti dipaparkan oleh (Ernest Gellner, 1983 : 196). Konsep kewarganegaraan merupakan implementasi dari konsep nasionalisme yang meletakkan kesetiaan tertinggi seseorang pada suatu negara (modern) tertentu, yang kemudian sekelompok orang mendiami wilayah tertentu dan merasa semakin terikat secara yuridis dan politik pada sebuah negara tertentu dalam bentuk kewarganegaraan, dan pada akhirnya membentuk suatu ikatan yang membentuk bangsa modern atau nation (M. Indradi Kusuma dan Wahyu Effendi, 2002).
Jika berdiskusi mengenai kewarganegaraan dalam konsep kewarganegaraan modern, maka ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu nationality dan citizenship. Dalam bahasa Indonesia, secara sempit nationality dan citizenship) mempunyai satu arti yaitu kewarganegaraan. Padahal, walaupun kedua kata itu sering dipertukarkan pemakaiannya, akan tetapi secara luas artinya berbeda dan dapat dibedakan. Nationality yaitu sebuah identitas keanggotaan dari sebuah masyarakat atau negara, sedangkan citizenship adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban warga sebagai implikasi dari identitas kewarganegaraan tersebut (M. Indradi Kusuma dan Wahyu Effendy, 2002 : 41).
Istilah warganegara merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yaitu staatsburger. Dalam pengertian yang sama, dalam Bahasa Inggris dikenal istilah citizen dan pada terjemahan Prancis ada istilah ciotyen. Dengan uraian yang kritis, Soetandjo Wignjosoebroto menggambarkan hal tersebut sebagai pengaruh konsep polis pada masa Yunani Purba karena kedua terjemahan istilah Inggris dan Prancis itu arti harfiahnya adalah warganegara (Soetandjo Wignjosoebroto, 2002 : 495 – 496).
Dalam bahasa sehari-hari, ada beberapa peristilahan yang sering dianggap menunjuk kepada pengertian yang sama, yaitu warganegara, rakyat, dan bangsa (Harsono, 1992 : 1), tetapi Usep Ranawijaya menegaskan bahwa ketiga istilah itu memiliki pengertian yang berbeda. Warganegara adalah pendukung negara, sedangkan rakyat adalah masyarakat kaula negara yang mempunyai persamaan kedudukan sebagai obyek pengaturan dan penataan oleh negara, mempunyai ikatan kesetiakawanan, dan kesadaran sebagai kesatuan dalam hubungan keorganisasian negara. Secara singkat pengertian rakyat dilawankan dengan pengertian penguasa (Usep Ranawijaya, 1960 : 178). Sementara itu, istilah “bangsa” adalah rakyat yang berkemauan untuk mempunyai negara atau bernegara (Usep Ranawijaya, 1960 : 178). Ditambahkan oleh Harsono bahwa istilah warganegara tidak menunjuk kepada obyek yang sama dengan istilah penduduk (Harsono, 1992 : 1). Dalam hal ini warganegara Indonesia belum tentu penduduk Indonesia. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal secara sah dalam suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kependudukan dari negara yang bersangkutan. Warganegara Indonesia ada yang penduduk Indonesia dan bukan penduduk Indonesia. Sebaliknya, penduduk Indonesia ada yang warganegara Indonesia dan ada yang orang asing.
Perbedaan antara kelompok warganegara dengan orang asing terletak pada hubungan yang ada antara negara dengan masing-masing kelompok tersebut. Hubungan antara negara dengan warganegara lebih erat daripada huungan antara negara dengan orang asing (Harsono, 1992 : 2). Hal ini sejalan dengan pendapat Muhammad Yamin, bahwa pembagian penduduk menjadi warganegara dan orang asing sangat penting karena adanya beberapa hak dan kewajiban yang hanya dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia, sedangkan hak dan kewajiban penduduk yang bukan warganegara adalah dalam beberapa hal terbatas (Muhammad Yamin, 1982: 115). Dalam hal ini, untuk warganegara dapat diberikan hak, antara lain : pertama, hak-hak yang mempengaruhi penentuan jalan yang akan ditempuh oleh negara, antara lain hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk diangkat dalam jabatan terpenting suatu negara. Sementara itu, kepada orang asing tidak diperbolehkan turut serta dalam pemilihan umum baik dengan menggunakan hak pilih atau dengan mencalonkan diri supaya terpilih (actief en passief kiresrecht). Kedua, perlindungan yang dapat diberikan oleh suatu negara terhadap warganya antara lain perlindungan diplomatik. Perlindungan diplomatik di luar negeri hanya diberikan kepada warganegara. Pemberian perlindungan ini dipandang sangat penting sehingga pernah dianggap sebagai salah satu syarat, terutama untuk kewarganegaraan. Ketiga, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan pengajaran.
Dalam konteks hukum internasional, status kewarganegaraan menimbulkan hak-hak sebagai berikut: (a) memperoleh perlindungan diplomatik di luar negeri yang merupakan atribut nasional; (b) negara dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak berhasil mencegah warganegara melakukan kejahatan-kejahatan atau tidak berhasil menghukum yang bersalah; (c) kewajiban setiap negara menerima kembali dalam wilayah negara terhadap warganegara; (d) nasionalitas membawasertakan kesetiaan dan salah satu akibat utama kesetiaan itu adalah menjalankan dinas ketentaraan; (e) negara berwenang untuk menolak warganegaranya sendiri; (f) status sebagai musuh dalam waktu perang dapat ditentukan oleh nasionalitas seseorang; dan (g) negara-negara dapat menjalankan yurisdiksi atas dasar nasionalitas (J.G. Starke, 1989 : 391).
Beberapa konsekuensi hak atas status kewarganegaraan di atas merupakan konsekuensi di bidang hukum publik. Dapat juga ditambahkan konsekuensi di bidang hukum perdata internsional di mana ada asas nationaliteit principles yang intinya menyatakan bahwa status hukum seseorang warganegara dalam hak dan kewajiban melekat di manapun ia berada (Bayu Seto, 1992 : 149). Kendati demikian, penerapan asas ini ternyata sering tidak mampu untuk diterapkan dalam rangka melakukan perlindungan dan penegakan hukum nasional bagi warganegara yang berada di luar wilayah kedaulatan negara, manakala ada peristiwa-peristiwa hukum yang tidak memungkinkan hukum nasional ikut terlibat di dalamnya. Hal ini disebabkan di dalam lingkungan hukum internasional dikenal adanya “prinsip domisili.” Prinsip ini menghendaki agar status hukum mengenai hak dan kewajiban seseorang ditentukan oleh hukum di mana ia berdomisili (B. Hestu Cipto Handoyo, 2002 : 241).
Status kewarganegaraan juga akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, maupun pengampuan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan negara (B. Hestu Cipto Handoyo, 2002 : 241 – 242). Hal ini disebabkan karena setiap negara berdaulat untuk menentukan persoalan siapa yang menjadi warganegara. Kedaulatan tersebut dibatasi oleh konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum yang umum secara diterima dalam bidang kewarganegaraan (Gouw Giok Siong, 1958 : 5). Sampai saat ini dunia internasional belum berhasil mengadakan persetujuan internasional untuk menyamakan peraturan perundang-undangan nasional mengenai kewarganegaraan. Tidak berhasilnya upaya itu dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh adanya orang-orang yang tanpa kewarganegaraan (apatride) dan orang-orang yang rangkap dua atau lebih kewarganegaraannya (bipatride dan multipatride) (Harsono, 1992 : 4).
Dengan mencermati konsekuensi yuridis status kewarganegaraan tersebut, maka dalam pembentukan hukum kewarganegaraan tentunya harus memuat ketiga bidang hukum di atas. Sebagaimana sudah diuraikan, bahwa untuk memperoleh kewarganegaraan dapat ditempuh melalui berbagai cara, yaitu kelahiran, perkawinan, pengangkatan anak, naturalisasi, turut serta ayah bunda, penaklukan suatu negara, integrasi, dan sebagainya (Harsono, 1992 : 3).
Dalam memperoleh kewarganegaraan dengan cara kelahiran dikenal adanya 2 (dua) asas, yaitu asas keturunan (ius sanguinis) dan asas tempat kelahiran (ius soli). Menurut ius sanguinis, seseorang adalah warganegara jika dilahirkan dari orang tua warganegara, sedangkan menurut ius soli, seseorang yang dilahirkan dalam wilayah suatu negara adalah warganegara dari negara tersebut. Asas ius sanguinis merupakan asas yang dapat memudahkan bagi adanya solidaritas. Namun demikian tidak semua negara menggunakan asas tersebut, sebab meskipun suatu negara mengatur kewarganegaraan berdasarkan persamaan keturunan, ikatan antara negara dengan warganegara dapat menjadi tidak erat jika warganegara tersebut tinggal lama di negara lain. Sementara itu, asas ius soli terutama digunakan oleh negara muda yang masih membutuhkan rakyat yang berasal dari pendatang. Di samping itu, ius soli cenderung digunakan oleh negara imigrasi di mana banyak orang asing pindah ke negara itu (Harsono, 1992 : 3).
Kewarganegaraan adalah gagasan dalam kerangka negara-bangsa. Secara konsep maupun praktis, kewarganegaraan selalu berada dalam proses rekonstruksi. Elemen-elemen yang dikonstruksikan adalah: a) masalah hak dan kewajiban warga negara dan negara; b) rumusan hak dan kewajiban yangberimplikasi secara spesifik pada kelompok tertentu; c ) rumusan hak dan kewajiban yang bersifat kolektif dan individual.
Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Status kewarganegaraan secara yuridis diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional, tetapi dengan tidak adanya uniformiteit dalam menentukan persyaratan untuk diakui sebagai warga negara dari berbagai akibat dari perbedaan dasar yang dipakai dalam kewarganegaraan maka timbul berbagai macam permasalahan kewarganegaraan (Titik Triwulan Tutik, 2006: 234).

D. Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Dalam Kerangka Undang-Undang Kewarganegaraan
Mengenai kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, diatur pula dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa anak hasil perkawinan campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Begitu pula dalam hal terjadi perceraian atau ayahnya yang meninggal, maka demi kepentingan terbaik anak, sang ibu dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan anaknya (Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002).
Terkait dengan persoalan status anak, perlu dinyatakan bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang baru ini, di mana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk mengindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.
Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang ini memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli, dan Campuran. Ius Sanguinis (Law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.
Asas Ius Soli (Law of the Soil) secara terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran. Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Juga dijabarkan tentang asas kewarganegaraan tunggal yang artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) atau pun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Ketentuan yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda pada anak-anak dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkan memiliki dua kewarganegaraan.
Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang waktu tiga tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinya stateless. Akibat kewarganegaraan Ganda, lahirlah apa yang disebut dengan Hak Opsi. Di mana mereka akan memperoleh WNI melalui opsi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran (ayah atau ibunya WNI). Selain itu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah diantaranya : Ibu WNA, diakui oleh ayahnya WNI sebelum berusia 18 tahun/belum kawin tetap diakui sebagai WNI. Yang kedua adalah Ibu WNI, diakui oleh ayahnya WNA sebelum berusia 18 tahun/belum kawin. Mereka juga termasuk WNI. Di sisi lain, anak dari ayah dan ibu WNI lahir di luar negeri, dan hukum negara tempat lahir anak tersebut memberikan kewarganegaraan mereka juga adalah WNI. Hanya saja setelah menyandang WNI, maka 3 bulan setelah anak tersebut berusia 18 tahun/sudah kawin ia disarankan memilih kewarganegaraan.
Ada beberapa syarat yang dipakai untuk memperoleh WNI di antaranya: berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut/sepuluh tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan UUD negara RI Tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 1 tahun/lebih. Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap dan membayar uang kewarganegaraan.
Langkah pertama memohon kewarganegaraan adalah dengan mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan itu harus melampirkan dokumen yang dipersyaratkan (Intinya untuk membuktikan persyaratan. Permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada pejabat (Kakanwil Departemen Hukum dan HAM RI. Jika persyaratan sudah lengkap, pejabat melakukan pemeriksaan Substantif dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Jika memenuhi persyaratan substantif, permohonan berikut lampirannya disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Jika memenuhi persyaratan meneruskan permohonan berikut pertimbangannya kepada Presiden, dalam waktu 45 hari terhitung sejak tanggal penerima permohonan. Jika memandang perlu, menteri juga dapat meminta pertimbangan instansi terkait.Kemudian untuk pendaftaran dalam rangka hak opsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007. Langkah pertama adalah mempersiapkan dan melengkapi dokumen. Termasuk Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu yang WNI, akta anak, paspor asing anak, plus foto 4 x 6 latar merah si anak yang hendak dimohonkan kewarganegaraannya. Lantas salinan akta anak, KK dan KTP tadi dilegalisir oleh kelurahan, sesuai domisili.
Kalau akta lahir anak dikeluarkan catatan sipil, maka kembali lagi ke catatan sipil yang mengeluarkan akta tersebut. Kalau akta lahir asing di luar negeri, maka dilegalisir di Kantor Wilayah (Kanwil) Depkumham. Selain akte lahir si anak, akte nikah orang tuanya juga harus disertakan. Apabila, yang mengeluarkan akta nikah adalah catatan sipil atau KUA, legalisirnya kembali ke penerbitnya. Berbeda dengan akte nikah di luar negeri (bila menikah di luar negeri), legalisir di Kanwil Depkumham. Untuk biaya legalisir per dokumen hanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Namun, yang perlu dicatat, pada kenyataannya di Denpasar biayanya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di Surabaya lebih parah lagi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Setelah melengkapi semua dokumen ini, si pemohon harus mengisi formulir permohonan yang disediakan Kanwil Depkumham dengan membayar biaya sekitar Rp. 20.000,00 (duapuluh ribu rupiah). Pengembalian formulir disertai dokumen yang sudah lengkap tadi, diberikan ke kantor pusat Depkumham untuk diproses di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), urusan Tata Negara. Paling lama 30 hari, Surat Keputusan Kewarganegaraan Indonesia (SK WNI) anak itu sudah dapat diambil si pemohon.. Lalu, SK WNI yang sudah ditandatangani Dirjen AHU dapat diambil pihak pemohon di Kanwil Depkumham dengan biaya Rp500 Ribu. Biaya itulah yang akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Walaupun SK WNI dan paspor asing yang semula ‘dipinjam’ Depkumham sudah diberikan kembali, ternyata masih ada proses lanjutan. SK WNI dan paspor asing anak harus diantar ke kantor imigrasi sekaligus mengembalikan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS). Di sini, paspor asing si anak akan diberikan affidavit, yang menerangkan bahwa anak ini adalah subjek dari Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Keterangan affidavit di paspor asing berguna jika bagi anak yang mau berpergian berpergian ke luar negeri dan kembali lagi ke indonesia dengan menggunakan paspor yang sama, bebas KITAS dan Visa.
Jadi, jika anak berpergian ke luar negeri, tidak cukup membawa paspor dan SK WNI saja ke imigrasi. Harus ada keterangan Affidavit atau bisa dengan Paspor RI. Prosedurnya hampir sama, tetapi keterangan Affidavit dalam bentuk cap (dicap di satu halaman pasport itu). Isi dan redaksinya juga sama, dengan pembayaran biaya sekitar Rp. 200.000,00 – Rp. 300.000,00 di kantor imigrasi.
Setelah mendapatkan keterangan Affidavit, bebas KITAS dan bebas dari keimigrasian sampai usia 18 tahun. SK WNI anak harus dibawa ke catatan sipil (jika lahirnya di Indonesia) bersama akte lahir yang untuk diberikan catatan pinggir (di akte anak tersebut). Karena akte anak hasil perkawinan campuran sebelum 2006 itu statusnya adalah anak WNA (dari ibu WNI dan ayah WNA), masih mengikuti Undang- Undang Nomor 62 Tahun 1958. Untuk itu, akan diberikan catatan pinggir bahwa si anak sekarang punya dwi-kewarganegaraan. Data tersebut akan dipakai di administrasi kependudukan (Adminduk) sebagai pencatatan kewarganegaraan di data penduduk Indonesia. Dari situ, nanti baru dimasukan ke KK, bahwa anak sudah menjadi WNI. Untuk mendapatkan catatan pinggir, harus bawa akte lahir dan KTP ibunya, kemudian akan masuk dalam KK. Apabila, sampai tenggat waktu 1 Agustus 2010 anak-anak hasil perkawinan campuran ini tidak didaftarkan ke Depkumham, maka mereka akan kehilangan hak menjadi WNI. Mereka akan diperlakukan sebagai WNA yang izin tinggalnya memakai KITAS dan masuk ke Indonesia memakai Visa.
Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka diperlukan ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian bagi anak dengan subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Di antaranya pada dasarnya anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 (sebelum 1 Agustus 2006) tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan RI tetapi dengan cara didaftarkan oleh orang tua/walinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui pejabat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI) sesuai pasal 41 UU Nomor 12 Tahun 2006 junto Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang cara untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diberi waktu paling lama 4 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan perkataan lain pada tanggal 1 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagi menggunakan haknya mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Karena sifatnya sementara atau pada hukum waktu tertentu akan tidak berlaku lagi.
Untuk memperkuatnya diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No.M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan Ganda terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin. Terhadap anak-anak subyek kewarganegaraan ganda menurut dapat diberikan fasilitas keimigrasian seperti anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali (Re-Entry Permit). Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Khusus bagi anak pemegang 2 (dua) paspor pada saat yang bersamaan (Paspor Republik Indonesia dan Paspor Asing), pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan 1 (satu) paspor yang sama. Demikian juga bagi anak pemegang 2 (dua) paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pejabat Imigrasi menerakan cap yang bersangkutan subyek pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Arrival Departure Card.
Sedangkan bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun menurut dapat diberikan paspor Republik Indonesia dimana masa berlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf e dibatasi hanya sampai anak bersangkutan berusia 21 tahun.

E. Penutup
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun.
Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Depkumhum memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Depkumham adalah 1 Agustus 2010.

Leave a Reply